Islam dan Kepemimpinan Politik

Oleh; M. Thalib Bonto

Muqaddimah Seribu tahun lebih ummat Islam di pimpin dalam bentuk kerajaan yang kemudian meminjam nama khilafah sebagai nama dari bentuk pemerintahan mereka, padahal pewarisan kepemimpinan tidak pernah ada dalam ranah pemikiran Islam. Sejak Rasulullah SAW wafat sejarah mencatat empat kali pergantian kepemimpinan khilafah Islamiyah yang di sepakati oleh para sahabat. Namun sejak akhir kepemimpinan Ali R.A perubahan khilafah berubah tanpa bisa di bendung oleh keinginan syahwat kepemimpinan ummat manusia. Bisa di katakan dari sinilah awal perdebatan akan Islam dan khilafah mulai begulir dengan panas. Dinasti Umawiyah berdiri tegak sejak tahun 41 H (661 M) di Damaskus yang di deklarasikan oleh Mu’awiyah bin Abi Sufyan berumur kurang lebih 90 tahun dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah sebagai khalifah pertama. Pemerintahan yang bersifat demokratis yang pernah berlangsung selama pemerintahan khulafaurrasyidin berubah menjadi monarchiheridetis (kerajaan turun temurun), yang diperoleh melalui kekerasan, diplomasi dan tipu daya, bukan dengan pemilihan atau suara terbanyak (syura). Suksesi kepemimpinan secara turun temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh monarchi di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interprestasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya “khalifah Allah” dalam pengertian “penguasa” yang diangkat oleh Allah. Pada tahun 743 M kekuasaan khilafah Umawiyah habis di Jazirah Arab, sejak jatuhnya khilafah Umawiyah kepemimpinan ummat Islam tetap berjalan namun berbentuk kerajaan kecil selama berapa tahun lamanya. Setelah dinasti Umawiyah makin lemah disusul pemberontakan terjadi di mana-mana maka pada tahun 132 H (750 M) dinasti Abbasiyah muncul mendeklarasikan khilafah. Sistem kepemimpinannya meneruskan gaya kepemimpinan dinasti sebelumnya. Keilmuan yang makin matang di tengah-tengah masyarakat Islam membawa gaya kepemimpinan dinasti ini banyak mengalami perubahan. Selama dinasti berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial dan budaya. Dinasti Abbassiyah hancur akibat serangan bala tentara Hulagu Khan dari Mongol pada tahun 1258 M, akibat penyerangan ini, kota Baghdad yang di kenal sebagai pusat keilmuan Islam luluh lantak, peradaban Islam yang pernah mencapai keemasannya hilang dalam hitungan hari, hingga menjadikan masa ini titik awal kemunduran ummat Islam. Tahun 1288 M seorang pemimpin dari Asia Tengah bernama Usman yang cukup gigih, disegani dan kuat memulai kepemimpinan Khilafah Utsmaniyah, sistem kepemimpinannya mengikuti dua dinasti besar yang telah mendahuluinya, kepemimpinannya berakhir pada tahun 1924 M setelah mengalami pembangkrutan dari imperialis serta kudeta yang dilakukan oleh seorang Jendral Kemal Attaturk. Membaca sejarah kepemimpinan tiga dinasti yang pernah menjadi pusat pemerintahan ummat Islam dapat kita mengambil kesimpulan bahwa kepemimpinan(khilafah) yang sering kali kita baca dalam literatur Islam tercermin dalam bentuk pewarisan kekuasaan diantara keluarga sebuah klan. Kekuasaan yang berlangsung cukup lama dengan sistem monarchi bisa di bilang “memandekkan” ide baru bentuk kepemimpinan politik Islam ketika itu. Ulama yang lahir sepanjang sejarah tiga dinasti seakan mengamini sistem kekuasaan yang ada. Namun hal yang terpenting dari itu semua, selama pemerintahan tiga dinasti, kekuasaan hakim (qadhi) sangat kuat dalam setiap pemerintahan, bisa dikata ulama dan umara senantiasa bersinergi dalam memimpin pemerintahan. Sejak tumbangnya Khilafah Usmaniyah di Turki pada tahun 1924, ummat Islam seakan kehilangan induk, semua wilayah di bawah pemerintahannya melepaskan diri. Jatuhnya Khilafah Usmaniyah bersamaan dengan kuatnya arus imperialis Eropa Barat yang masuk ke wilayah timur dengan kedok perdagangan atau karena bantuan imperealis kepada kepala suku setempat dijadikan kaki tangannya. Kolonialiasme/imperialisme terjadi di hampir semua wilayah dunia Islam dan berlangsung cukup lama, kejahatan kemanusiaan yang di lakukan Eropa Barat atas dunia Islam cukup mengerikan jika kita membaca sejarahnya, pembodohan di segala bidang, explorasi kemanusiaan tidak mengenal naluri, pembunuhan, begitu juga segala bentuk dan cara yang sadis dirasakan oleh ummat Islam dimanapun. Sub-Continent misalnya yang meliputi India sekarang dan sekitarnya telah menjadi tempat yang empuk bagi kolonialisme Eropa Barat. Lebih 200 tahun wilayah ini di kangkangi oleh imprealis, betahnya imperialis di negara ini bercokol akibat lemahnya pemerintahan khilafah Usmaniyah di Turki hingga tidak mampu melindungi ummat Islam di Asia Selatan, akibatnya wilayah yang pernah di kuasai oleh Islam sejak dinasti Umawiyah jatuh ketangan imperialis dan menghantarkan masyarakatnya kembali pada ajaran klenik yang pernah menjadi agama mereka sebelumnya. Keberadaan imperealis telah banyak memberikan sumbangsih yang besar pada perkembangan agama Hindu. Ummat Islam terkucilkan dan tidak di berdayakan hingga berakibat terpinggirkannya mereka dari kehidupan perpolitikan (kekuasaan) India secara umum. Bersamaan itu pula brain washing yang cukup berhasil di munculkan oleh kaki tangan imperealis pada ummat Islam untuk tidak ikut serta belajar mengatur pemerintah yang mengakibatkan banyak Maulana alergi membahas perpolitikan. Sementara orang-orang Hindu dididik dan dibina oleh imperialis untuk mampu memegang tampuk kekuasaan dan menjalankan roda pemerintahan, berbagai bidang diisi oleh orang-orang Hindu disisi lain bidang-bisang tersebut diharamkan para maulana untuk di ikuti oleh ummat Islam inilah yang menjadikan ummat Islam benar-benar terbelakang dalam berfikir dan berinteraksi dalam kepemimpinan. Maka sangat jelas sejak imperealis meninggalkan wilayah ini, secara otomatis tampuk kekuasaan langsung diwariskan dan dipegang oleh orang-orang terpelajar yang telah mengabdi kepada imerialis selama bertahun-tahun. Adapun ummat Islam baru terpikir untuk ikut serta mendapatkan kekuasaan setelah orang-orang Hindu mendapatkan kekuasaan tersebut. Melihat kenyataan demikan lahirlah ide pembentukan negara Pakistan yang di motori oleh beberapa tokoh Islam untuk memisahkan diri dari kekuasaan orang-orang Hindu di sub-continent. Gagasan yang diprakarsai Sir Sayid Ahmad Khan (l817-1898), kemudian berkembang luas menjadi cita-cita perjuangan, segera dirumuskan oleh Sir Muhammad Iqbal (1873-1938) melalui organisasi “Liga Muslim India”. Pada tahun 1940, salah seorang pemimpin Liga Muslim, Muhammad Ali Jinnah, bersikeras bahwa setelah hengkangnya Inggris dari wilayah Asia Selatan, Sub-continent India harus dibagi dua berdasarkan perbedaan agama, karena Islam yang beragama tauhid tidak mungkin disatukan dengan orang-orang India yang musyrik. Perjuangan mereka terus berlanjut hingga di deklarasikan pemisahan tersebut pada 14 agustus 1947, Pakistan yang telah di deklarasikan kemudian mendapat wilayah terpisah menjadi dua bagian: Pakistan Timur dan Pakistan Barat, wilayahnya dipisahkan oleh kawasan India sebesar 1.000 mil. Kemerdekaan ini direalisasikan oleh Muhammad Ali Jinnah, yang diangkat menjadi Qaid-i Azam (Pemimpin Besar) sekaligus Presiden pertama Republik Islam Pakistan. Founder of Pakistan ternyata lebih cerdik melihat peluang yang besar untuk memegang tampuk kekuasaan dari Inspirator lain. Dengan serta merta dia menjadi Qaid A’dzam di negara ini, walau banyak yang meragukan akan keikhlasan perjuangannya sebagai pemimpin masa itu, tapi dapat dilihat hari ini bahwa wujud nama Pakistan tak lepas dari perjuangannya. Lahirnya beberapa tokoh yang menyerukan kemerdekaan tak lepas dari munculnya kematangan pemikiran tokoh-tokoh tersebut dengan melihat exlporasi di wilayah mereka masing-masing. Mereka merespon berbagai situasi dan kondisi tersebut atas dasar kesadaran moral, tanggung jawab intelektual, pengabdian sosial dan kepedulian politik. Setelah mendapatkan kemerdekaanya para tokoh-tokoh pemikir kembali mencari sistem yang paling tepat dalam mencari bentuk pemerintahan di wilayah mereka. Kematangan konsep dalam pemikiran untuk membangun penyatuan antara Islam dan perpolitikan bisa dikatakan cukup matang, seperti konsep negara yang di gaungkan Abu A’la Maududi dan Muhammad Iqbal. Pemikiran Maududi Menurut Maududi dalam konsepnya, kebutuhan dan pembenaran untuk suatu negara Islam timbul dari pemahaman akan tatanan syumuliah agama Islam. Karena itu negara Islam adalah bagian dari teologi terpadu, luas, yang dibangun diatas kedaulatan Allah. Negara atau alat lain yang akan melaksanakan kekuatan politik merupakan konsekuensi pada konsep syumuliah yang diatur oleh Allah bagi kehidupan manusia di dunia.
Menurutnya, tujuan negara bukan semata-mata mencegah tirani, menghentikan beragam kejahatan, tapi bagaimana mendorong masyarakatnya kepada kebajikan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kekuatan dan kebijakan politik, dan negara di dorong menggunakan seluruh sarana yang dimiliki. Pendekatannya, haruslah kaffah dan syamil. Pendeknya negara haruslah totaliter. Menolak ketentuan ini, dengan membiarkan adanya bidang di luar kekuasaan negara, akan sama saja dengan menolak kedaulatan Allah. Maududi memang mengakui bahwa konsepsi negara Islam adalah totaliter. Namun totalitarianisme yang dikenalkan itu tidak menindas kebebasan individu dan kemerdekaan manusia tetapi justru memberikan perlidungan kepada rakyatnya.
Negara Islam, menurut Maududi sebagai suatu negara ideologi, dimana ia menjadi perekat masyarakat yang hidup di dalamnya. Ideologi inilah bertujuan memperbaiki masyarakat dan negara adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut.
Sesungguhnya Maududi hendak menyadarkan kaum intelektual muslim dan membangkitkan didalam diri mereka tentang suatu fakta bahwa Islam mempunyai aturan hidup sendiri, kebudayaan sendiri, sistem politik sendiri, ekonomi, filsafat, dan sistem pendidikan yang lebih tinggi daripada segala sesuatu yang ditawarkan oleh peradaban Barat.
Maududi dan kemudian negara Islam Pakistan adalah sebuah model pemikiran dan institusi politik yang diupayakan mempunyai watak keislaman yang kaffah dan syamil. Konsep Muhammad IqbalDi kenal dengan sosok filosof, pemikirannya banyak di jadikan sebagai inspirasi bagi para pemikir insternasional, dia melihat demokrasi sebagai kemenangan kekuatan sekuler atas agama, hingga menghilangkan nilai dan etika dalam berpolitik. Demokrasi yang selalu di gaungkan bahwa kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat telah meminggirkan wujud agama dalam akitivitas kepemimpinan. Parlemen sebagai lembaga yang membuat undang-undang akan sangat mudah membuat undang-undang apapun yang mereka kehendaki tanpa mengikuti tuntunan agama karena keputusan ada di suara terbanyak. Nah, dari sinilah Iqbal melihat demokrasi telah kehilangan ruh spiritual yang juga menjadi kebutuhan manusia dalam beraktivitas.Beranjak dari pemikiran ini, iqbal menawarkan konsep demokrasi yang tidak bisa di pisahkan dengan ruh agama. 1. Tauhid sebagai pondasi.2. Tunduk dan patuh terhadap hokum yang di tetapkan oleh syariat3. Tasamuh sesama masyarakat4. Tidak ada sekat pemisah dalam wilayah, ras dan wana kulit.5. Ijtihad adalah sumber hukum dalam menafsirkan syariah. Islam dan politik di Pakistan Sejarah Islam dan politik di Pakistan memang salalu menarik untuk di cermati, beragam peristiwa besar telah tertorehkan dalam sejarah dunia. Manuver politik para pemimpin politiknya selalu saja membawa Islam sebagai senjata untuk memenangkan pergolakan politik, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Pemimpinnya selalu menjadi bintang dalam perpolitikan global, ini tidak lepas karena daerahnya yang sangat strategis untuk di jadikan percobaan apapun dari produksi setiap produk baru dari produsen dunia. Wilayahnya merupakan bentangan kawasan yang menggiurkan bagi konspirasi internasional untuk menangguk keuntungan besar-besaran. Keuntungan material berupa sumber daya mineral, dan keuntungan moral berupa penaklukan wilayah Islam dan umat Islam dalam kerangka “Perang Peradaban”. Inggris telah merasakan nikmatnya bercokol di Asia Selatan, tatkala menguasai bumi India selama dua abad (sejak akhir 1700-an). Melalui The East India Company (Kongsi India Timur), Inggris mengeruk kekayaan alam Asia Selatan dan Timur Tengah sepuas-puasnya, seraya menancapkan pengaruh budaya Anglo Saxon hingga ke urat dan akar kehidupan penduduk setempat sehingga India digelari The Jewelry of Great Britain Crown (inti pada permata mahkota Inggris Raya). Pakistan sejak memisahkan diri dari India memulai semangatnya dengan Islam sebagai landasan pendirian negaranya, namun banyak yang melihat bahwa Islam telah gagal membawa kemakmuran dan kesejahteraan pada masyarakatnya. Menjadikan Republik Islam Pakistan sebagai contoh kegagalan Islam membangun negara modern, sangat tidak tepat. Walaupun konstitusi Negara Pakistan mencantumkan rumusan tentang kedaulatan Allah, dan Syariah sebagai sumber hukum tertinggi hingga penyamaan Pakistan dengan kalimat syahadat PAKISTAN KIYA MATHLAB HE, LAA ILAA HA ILLALLAH. Tapi, apalah artinya sebuah konstitusi yang tidak berdaya guna, ketika para jenderal sekuler negeri itu, seakan berlomba mengudeta konstitusi republik Islam itu. Mari kita tengok bagaimana sejarah negeri ini berirama dengan perpolitikan nasionalnya. Pada awalnya ide-ide politik Maududi banyak di adopsi untuk membangun sebuah pemerintahan di negara ini, belum sempat mendapat pengakuan khalayak ramai dan imlpemtasi ide tersebut gonjang ganjing pemerintahan menjadikan ide tersebut mentah di tengah jalan. Maududi boleh di kata beruntung bahwa ide-idenya dapat direalisasikan, minimal di tingkat konstitusi suatu negara baru hasil pemisahannya dari anak benua India. Pengakuan 1949 Majelis Konstituante Pakistan menyetujui ”Revolusi Objektif” yang berisi tentang ide-ide Maududi, tidak jauh dari apa yang dikemukakan di atas. Persoalannya memang tidak berhenti di tingkat konstitusi saja, karena berbagai tantangan muncul. Komisi ”Munir” yang terkenal itu, misalnya, merupakan “protes” paling keras terhadap ide-ide Maududi. Bahkan Presiden Iskandar Mirza, pada 7 Oktober 1958 memutuskan untuk membatalkan konstitusi “negara Islam” yang banyak menolak ide-ide Maududi tersebut. Sejarah Pakistan tidaklah berjalan mulus setelah mendapatkan kemerdekaan, pergolakan dari dalam dan luar tidak pernah berhenti hingga hari ini, kudeta militer silih berganti, sementara pemerintahan tak ubahnya milik pribadi bagi siapa yang sedang berkuasa, UUD bisa menjadi milik siapa saja yang memegang tampuk kekuasaan, kadang boleh di buka atau di tutup sama skali, akhirnya yang berlaku titah seorang pemimpin. Pada tahun 1959, Jenderal Ayub Khan yang condong pada sekularisme membekukan UUD dan menjalankan pemerintahan secara diktator berdasarkan dekrit. Dia juga memusuhi orang yang memperjuangkan syariah Islam dalam mengatur kekuasan politik dan negara, seperti Abul A’la Al Maududi Di awal pemerintahannya Ayub Khan membubarkan parlemen dan membekukan UUD. Selanjutnya, membubarkan parpol Islam, dan melarang para ulama berkecimpung dalam perpolitikan serta kenegaraan, termasuk mengancam Abul A’la Al Maududi dengan hukuman mati. Setelah Ayub Khan sakit dan tidak mampu lagi memegang tampuk kekuasaan dia mewariskan kepemimpinan pada Jenderal Yahya Khan (1969-1971) untuk menggantikan kedudukannya sebagai penguasa militer, tapi kemudian terguling akibat meletusnya pembrontakan Pakistan Timur lepas menjadi negara berdaulat bernama Bangladesh.
Jendral Yahya Khan yang mewarisi tampuk kepemimpinan meletakkan jabatan dan mulailah keran demokrasi dibuka. Pemilu yang di adakan pada tahun 1971 memunculkan Perdana Menteri Zulfikar Ali Butho (1971-1980) sebagai Perdana Mentri. Sejak awal duduk di tampuk kepemimpinan telah mencita-citakan sosialisme dan anti-Islam. Pada tahun 1988, Jenderal Ziaul Haq mengkudeta Ali Butho dari kursi perdana menteri atas dukungan para ulama dan gerakan Islam. Jenderal yang dikenal saleh ini, berupaya merintis kembali konstitusi Pakistan yang berjiwa Islam, keran konstitusi Islam di buka setelah bertahun-tahun tertutup oleh debu kekuasaan namun tak lama berselang terhenti oleh konspirasi Amerika. Ia terbunuh dalam sebuah kecelakaan pesawat terbang bersama sejumlah jenderal, dan dubes AS untuk Pakistan ketika itu. Sesudah itu muncul pemerintahan yang lemah, Benazir Butho, anak dari Zulfikar Ali Butho dia perdana menteri wanita pertama di Republik Islam Pakistan yang berhaluan sekuler dan antisyariah Islam
Dalam sebuah pidato di hadapan rakyat Pakistan, Benazir Butho mengatakan bahwa Islam tidak berhasil membawa Pakistan keluar dari krisis. Karena itu, dia ingin menerapkan sosialisme yang sebelumnya telah dirintis oleh bapaknya, Ali Butho. Dua tahun berkuasa dia di lengserkan oleh presiden Pakistan. Pada pemilu berikutnya Nawaz syarif memenangkan pemilu dan kekuasaan pun ada digenggamannya. Namun situasi politik negara ini tidak pernah tenang di pegang oleh pemerintahan sipil pergantian Benazir Butho dan Nawaz syarif tidak ubahnya pembahagian kekuasaan diantara mereka. Hingga kudeta Okteber 1999 oleh Jendral Perves Musharraf menjadikan negara ini kembali ketangan pemerintahan militer. Sabtu, 6 Oktober 2007, penguasa militer membuka keran domokrasi pada rakyat Pakistan, Anggota Dewan Perwakilah Rakyat sedang ber”demokrasi” memilih presiden Republik Islam Pakistan yang berjalan dengan “mulus”. President Jendral Pervez Musharraf untuk yang ketiga periode kembali akan memimpin negara ini. Kemenangan yang telah di prediksi oleh hampir semua rakyat Pakistan sebelum pemilu bahwa kepemimpinan sang jendral akan kembali lagi melalui pemilu dagelan. Wajid khan yang menjadi lawan sang jendral dalam pemilu tidak mampu menarik simpati Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai manapun hingga suara dalam pemilu hanya bisa di hitung dengan jari. Yang sangat menarik bahwa pengesahan pemilu oleh Mahkamah Agung masih tetap menjadi perhatian khalayak. Karena keabsahan kepemimpinan bagi sang jendral ada di tangan Mahkamah Agung setelah selesainya perhitungan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun haqqul yakin keputusan MA akan tetap melantik sang jendral sebagai president, namun banyak yang memperkirakan akan ada deal-deal politik yang lebih jauh dari Jendral Perves Musharraf untuk kelangsungan pemerintahannya. Membaca sejarah kepemimpinan Islam di Pakistan memang sangat menyedihkan, Islam senantiasa menjadi korban dari nafsu kekuasaan para pemimpinnya. Islam selalu di gaungkan saat perlu dan di tinggal saat kekuasaan telah ada di genggaman mereka. Maka sangat tidak pantas para pemikir manapun menjadikan kegagalan konstitusi Islam di Pakistan dalam merubah masyarakatnya untuk menjadikan Islam telah gagal membawa perubahan bagi negara ini. Justru sebaliknya, jika Islam tidak lagi menjadi ruh dari negara ini, pertikaian dan kekerasan semakin banyak lagi bermunculan di setiap daerah. Karena semangat berperang yang telah tumbuh dan bertiup bersama cuaca disekitarnya. Kendala Implemetasi Islam di rana perpolitikan Menjadi persepsi yang salah kaprah jika sebuah kepemimpinan yang mengatasnamakan Islam namun saat ia menjadi pemimpin menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang di inginkan syahwat kepemimpinannya. Politik yang di kenal dalam bahasa arab siyasah, menurut ibnu Qayyim dalam kitab ilamul muaaqin terbagi dua macam, pertama apa yang di sebut politik yang benar dan kedua politik yang salah. Politik yang benar dimaksudkan ketika perencanaan dalam kepemimpinan yang jelas dan matang untuk kemakmuran rakyat. Ketika seseorang berfikir untuk kemashlahatan ummat maka saat itulah dia telah terlibat dalam perpolitikan tapi jika siyasah telah disertai dengan nafsu maka tidak ada lagi yang dapat kita harapkan dalam siyasah. Yang ada hanya ketamakan dan penghalalan pada setiap kebijakan yang menguntungkan dia dan kelompoknya. Maka jangan mudah menyalahkan bahwa kegagalan Islam di tengah-tangah masyarakat bukan karena Islamnya tapi titik bertolak dari apa tujuan kepemimpinan itu di raih oleh pemegang kekuasaan. Berikutnya adalah masyarakat yang matang akan perpolitikan, tidak mudah di perdaya oleh calon pemimpin yang sering kali menjadikan Islam sebagai kendaraan untuk mencapai syahwat kepemimpinan dan menggunakan kebodohan masyarakat dalam mengambil simpati. Saat masyarakat yang matang dalam pendidikan dengan serta merta mampu menilai mana yang terbaik buat diri dan negaranya. Pembelajaran politik untuk semua masyarakat yang mesti di lakukan oleh semua element masyarakat agar tidak terperdaya dengan bualan para calon pemimpin yang hanya menginginkan tampuk kepemimpinan. Mewaspadai rongrongan kaki tangan pemerintahan yang memang sejak dini tidak menginginkan sebuah kepemimpinan yang membawa nilai-nilai Islam dimana mereka bergerak di tengah-tengah masyarakat dalam pembodohan politik dan menakut-nakuti masyarakat akan bahaya Islam jika di bawa ke ranah perpolitikan. Begitu juga pengaruh media yang kuat saat ini yang mampu membuat opini masyarakat begitu dahsyat hingga dengan mudah mengindentikkan kepemimpinan yang sedang berlangsung di negara Islam selalu penuh intrik dan pergolakan. Inilah yang membuat image di masyarakat dunia bahwa kepimimpinan Islam senantiasa berlumuran darah dan airmata Beberapa kendala yang patut menjadi perhatian : Pertama : SDM dipemerintahan yang tidak memadai dalam memahami sebuah konsep tersebut yang menjadikan konsep yang matang jadi basi dan tidak dapat di jalankan dengan baik. Ini terlihat bagaimana konsep pemikir di Pakistan yang cukup matang dalam karya karya mereka dan di mentahkan oleh para pemimpin negara ini sejak kemerdekaanya. Akhirnya Islam hanya di jadikan get voter untuk mendapatkan kekuasaan. Kedua : semangat keislaman yang terhenti pada ritual semata berakibat Islam di pinggirkan dari rana kehidupan social masyarakat hingga tidak tampak efek keislaman mereka dalam kehidupan bersosial. Ketiga : Tingkat pendidikan yang rendah menjadikan mereka ta’ashub pada pemikiran yang tidak jalas munculnya dari mana, inilah yang menutup dialog untuk saling menbuka diri dalam suasana persaudaraan. Keempat : Konspirasi internasioanl yang sangat kuat di daratan ini untuk mengambil keuntungan yang luar biasa hingga kelemahan ummat islam sangat mudah di manfaatkan oleh siapa saja. Kepemimpinan dalam islam mesti kita gencarkan dalam beragam opini bahwa sejarah pernah mencatat keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran pernah dirasakan saat ummat ini di bangun diatas kepemimpinan yang ramah untuk seluruh alam. Kita sedang tidak bernostalgia, tapi kita mesti belajar mengapa mereka bisa berbuat dan akankah kita bisa berbuat yang sama dengan mereka. Wacana kepemimpinan Islam bukan sekedar teori kosong yang sering di buat oleh para ahli sejarah, tapi emang pernah terjadi. Namun akankan kita akan mempercayai itu semua bahwa Islam mampu memberikan solusi bagi kegelapan dunia dengan tingkat kejahatan yang ada.Sebuah peradaban tidak akan mampu kita bangun saat kita pun tidak pernah yakin akan peradaban Islam itu sendiri. Keyakinanlah yang akan membangun cita cita kita semua. Wallahu’alam